JOKOWI MELARANG KERAS EKSPOR TIMAS HINGGA BAUKSIT

   

Presiden Jokowi kian mantap melarang ekspor komoditas timah dan bauksit. Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, larangan ekspor dua komoditas ini akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Penegasan Ridwan dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (22/6), membuat saham PT Timah Tbk (TINS) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) anjlok di sesi I perdagangan Rabu (22/6).

Berdasarkan data RTI, sejak perdagangan saham dibuka tadi pagi, harga TINS sudah anjlok ke level Rp 1.725 per saham. Di sesi I siang ini, saham BUMN timah itu anjlok 4,90 persen ke level Rp 1.650.

Saham ANTM juga bergejolak. Harganya dibuka anjlok Rp 2.140 tadi pago. Hingga siang ini, amblas 4,19 persen ke level Rp 2.060.

TINS merupakan produsen timah, sementara Antam adalah BUMN tambang yang salah satu produksinya adalah bauksit.

Sebelumnya, Ridwan menyebut produk timah yang dilarang ekspor dalam waktu dekat adalah ingot. Sedangkan bauksit yang harus disetop penjualannya ke luar negeri adalah yang sudah mengalami proses pencucian atau washed bauxite.

Ridwan menjelaskan, pada dasarnya kegiatan ekspor bauksit masih diizinkan sampai tahun depan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 46, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) penjualan bauksit pencucian dengan kadar di atas 42 persen paling lama sampai 10 Juni 2023.

"Bauksit sudah jelas regulasinya diizinkan sampai Juni 2023, tapi dikaitkan dengan kemajuan pembangunan smelter mereka," ujar Ridwan di DPR.

Menyambung respons tersebut, Direktur Operasional TINS Purwoko menyatakan bahwa perusahaannya bahkan sudah sejak lama mulai menyiapkan rencana hilirisasi.

"Apa yang dilakukan PT Timah, kita sudah antisipasi ini dari 10 tahun lalu. Kita sudah mendirikan anak perusahaan waktu itu, bahkan berdirinya sejak 1998, namanya PT Timah Industri," ujar Purwoko di TINS Gallery, Pangkal Pinang, Rabu (22/6).

Anak usaha itu, kata Purwoko, punya visi untuk mengembangkan bisnis di bidang hilir timah. Meskipun kemudian lini bisnisnya berubah-ubah menjadi pembuatan pabrik kelapa sawit, hingga perbengkelan.

Pada tahun 2008, rencana mengembangkan hilirisasi lewat anak usaha ini kembali dijalankan. Dua tahun kemudian, lanjut Purwoko, PT Timah mengembangkan pabrik tin chemical dan tin solder di Cilegon.

"Ini yang mesti kita dorong seandainya ekspor banned terjadi, bahan-bahan kita dorong ke timah industri semua. Seberapa besar yang bisa diserap, ini yang menjadi challenging harus cepat mengejar peningkatan kapasitas produk hilir timah," sambungnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin kembali menyampaikan soal akan diterapkannya larangan ekspor timah dalam waktu dekat.

Ridwan menjelaskan, kondisi terbaik harus disiapkan mengingat industri timah di Indonesia saat ini, 98 persen hasil pengolahan bijih timah dalam bentuk balok timah atau ingot diekspor, sementara hanya 2 persen sisanya diserap di dalam negeri.

"Kalau nanti kita betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk ingot itu, berarti kita harus menyiapkan industri pengolahan dalam jumlah yang masif. Bisa saja industrinya dibangun dan itu memang seharusnya kita bangun," ujarnya.