KHAWATIR - ‘HARTA KARUN’ RI TERBESAR KE-2 DUNIA AKAN HABIS?

                              

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia memiliki cadangan timah terbesar ke-2 di dunia setelah China.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan total cadangan timah RI mencapai 800 ribu ton atau 17 persen dari total cadangan dunia, yakni 4,74 juta ton.

"Timah kita nomor dua di dunia. Nomor satu China. Tidak ada yang bisa lawan China," ungkapnya dalam Rapat Dengar bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/6).

Sementara itu posisi pertama, yakni China memiliki cadangan timah sebanyak 23 persen dari total cadangan dunia. Lalu, disusul oleh Brazil yang memiliki cadangan timah dunia sebesar 15 persen.

Ridwan menyebut 91 persen dari cadangan timah Indonesia terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di daerah tersebut mencapai 482 IUP.

Sementara, total wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 862.761,98 hektare (ha).

Lebih lanjut, Ridwan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat memang akan melarang ekspor timah secara mentah. Jokowi ingin negara mengekspor produk olahan timah sehingga nilai tambahnya meningkat.

Oleh karena itu, Ridwan mengatakan pihaknya akan menyiapkan industri pengolahan timah dalam jumlah yang masif.

"Jadi kalau nanti kami betul-betul dilarang ekspor dalam bentuk tin ingot, itu berarti kami harus menyiapkan industri pengolahan (timah) dalam jumlah masif," kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku timah global lantaran memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia. Adapun dari total cadangan timah dunia sebesar 4.741.000 ton logam, cadangan RI mencapai 800 ribu ton logam atau 17%.

Namun demikian, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengkhawatirkan jika cadangan sebesar itu akan habis dalam 10 tahun mendatang. Pasalnya, dalam paparan Ditjen Minerba ESDM, produksi timah pada tahun 2022 mencapai 70 ribu ton logam timah.

"Per tahun saja sudah 70 ribu. Ini berarti hanya 10 tahun habis nanti. Kira-kira feasible gak investasi besaran untuk pengolahannya?," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, Selasa (22/6/2022).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menjelaskan bahwa produksi dan penjualan logam timah berfluktuatif, antara 70 ribu hingga 80 ribu ton per tahun. Sementara porsi PT Timah dari cadangan timah nasional sendiri adalah 30%.

"Memang tadi Pak Dirjen sudah sampaikan cadangan kita ada 800 ribu ton secara nasional kemudian setiap tahun ada persyaratan kalau kami di PT Timah diminta untuk terus melakukan eksplorasi sehingga cadangan yang ditambang tahun ini tergantikan untuk tahun depan. Namanya reserve replacement rate," katanya.

Misalnya, jika perusahaan ingin menambang cadangan sebesar 25 ribu ton, maka diharapkan perusahaan juga kembali menemukan cadangan yang sama sebesar 25 ribu ton. Dengan begitu maka umur cadangan akan bertahan lebih lama.

Tidak hanya itu, Ridwan juga mengaku pihaknya sedang berdiskusi dengan berbagai pihak agar mau menjadi investor dalam menyiapkan industri hilirisasi tersebut. Menurutnya, hilirisasi timah mampu meningkatkan nilai tambah hingga 16 kali lipat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menawarkan konsep ekosistem timah untuk mencegah pertambangan ilegal dan menambah pendapatan negara.

Ia menyarankan agar semua bijih timah yang muncul dari masing-masing pemilik IUP hanya masuk ke pemilik IUP saja. Dengan begitu pungutan pajak bisa dilakukan lebih tertib dan sempurna.

"Jadi apabila ekosistem timah disepakati maka tidak akan ada lagi yang namanya penambangan ilegal," kata dia.

Di sisi lain, ia menyadari pelaku industri timah bukan hanya PT Timah saja. Banyak pelaku usaha yang juga memiliki smelter atau tempat pemurnian logam namun belum tentu memiliki IUP.

Menurut Achmad, hal keberadaan smelter swasta itu bisa dimanfaatkan kala pemerintah akan melakukan ekspor dengan nilai tertentu dan membutuhkan kapasitas di luar kemampuan PT Timah.

"Tentu kapasitas smelter swasta adalah alternatif yang tepat untuk bisa memenuhi target ekspor pemerintah dalam langkah menstabilkan harga dan menentukan harga timah dunia," ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Achmad, pemerintah perlu membuat skema di mana bijih timah bisa tetap dikelola secara legal namun diamanatkan kepada smelter swasta.

Hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama peleburan. Dengan kata lain, bijih timah masih milik PT Timah dan pemerintah memberikan ongkos kepada smelter untuk proses peleburan.

"Konsep ini tentu saja perlu dipertajam dengan stakeholder-stakeholder terkait, sehingga nanti ekosistem yang ditawarkan memang ekosistem yang bisa diterima oleh semua pihak," tandasnya.

Seperti diketahui, Indonesia berperan penting dalam penyediaan bahan baku timah dunia. Pasalnya, negara ini memiliki cadangan timah terbesar kedua di dunia.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) sekaligus Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan total cadangan dunia saat ini mencapai 4.741.000 ton logam. Adapun dari jumlah tersebut kontribusi cadangan timah Indonesia mencapai 800 ribu ton atau 17% dari cadangan timah dunia.

Sementara, kontribusi cadangan timah China terhadap dunia mencapai 23 persen, Brazil 15%, dan Australia 8%. "Timah nomor dua di dunia, no satu China, tidak ada yang bisa lawan China dan cadangan kita logam ada 800 ribu ton cadangan timah," kata dia.

Ridwan menjelaskan bahwa saat ini 91% cadangan logam timah terdapat di Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, saat ini terdapat 482 Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah, dengan hanya 2 IUP eksplorasi dan 280 IUP operasi produksi.